Written by Nasrun, S.Ag on 15 March 2022. Hits: 1513 PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA SINJAI A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman 3. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. BLUEPRINT Mahkamah Agung RI 2010-2035 6. Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung RI 7. Rencana Strategis 2015 - 2019 Badan Peradilan Agama 8. Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Agama Semarang 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERADILAN 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali 13. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0915/DJA/Hm.25/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 14. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertaturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan 15. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali 16. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Perihal Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/HUM menggunakan rekening virtual (virtual account) 17. HIR 18. RBG 19. RV 20. KUHP 21. BUKU II C. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2015 Tentang Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Promisi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan 15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil 20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar D. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02.2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 9. Peraturan Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan KMA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
![](/<a%20href="https:/api.whatsapp.com/send?phone=628123456789&text=Hallo%20Agan%20Baik"><img%20src="tombol.png"></a>){kind=link}